Surabaya, MCI News - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya bahwa Provinsi Jatim siap menjalankan program Sekolah Rakyat (SR) yang menjadi arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Komitmen itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa bersama bupati/wali kota se-Jatim dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Ahad 9 Maret 2025.
"Intinya kami bersama seluruh bupati dan wali kota siap menjalankan program Sekolah Rakyat di Jatim. Karena itu, hari ini secara khusus kami mengundang langsung Mensos dan Bapak Muhammad Nuh sebagai Ketua Tim Formatur untuk mendetailkan program SR ini," ujar Khofifah.
Khofifah mengatakan, Sekolah Rakyat ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem, sehingga anak-anak yang sekolah di sini dapat memutus mata rantai kemiskinan di keluarganya dan membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih baik.
"Sekolah Rakyat adalah upaya memutus rantai kemiskinan melalui bidang pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas SDM yang nantinya akan menjadi generasi emas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata Khofifah.
Khofifah meminta bupati dan wali kota se-Jatim untuk menyiapkan apa saja hal yang dibutuhkan dalam membuat Sekolah Rakyat di masing-masing wilayahnya, terutama terkait penyediaan lahan atau lokasi yang akan dijadikan Sekolah Rakyat.
"Karena ini konsepnya boarding school atau sekolah asrama mulai SD, SMP, dan SMA, maka lahan yang dibutuhkan sekitar 5 hektare. Atau bisa juga merevitalisasi aset existing yang telah ada, baik milik Pemda, BUMN atau perguruan tinggi. Jadi mohon bupati wali kota segera menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan sebagai syarat pembangunan Sekolah Rakyat," ujar Khofifah.
Gubernur juga meminta para kepala daerah segera melakukan rakor di tingkat implementatif, khususnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Sosial Provinsi untuk segera menindaklanjuti skema lanjutan Sekolah Rakyat.
Selain Sekolah Rakyat, rakor bersama Menteri Sosial juga terkait implementasi Inpres No. 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagai basis data induk yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), DTSEN akan menjadi rujukan utama dalam penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pembangunan ekonomi di Indonesia.
"Untuk itu penting bagi kita untuk memastikan pemutakhiran DTSEN berjalan optimal di Jatim, termasuk kabupaten/kota. Kami berharap nanti bisa didetailkan lagi. Ini semua tentunya demi kelancaran ground check dan pemutakhiran data," kata Khofifah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Sekolah Rakyat rencananya dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 dengan target 100 Sekolah Rakyat.
"Tahun ini akan dimulai 100 sekolah, baik di tingkat SD, SMP dan SMA dengan konsep boarding school. Saat ini sudah tersedia 40 Sekolah Rkyat, dengan memanfaatkan aset Kemensos, pemda, perguruan tinggi dan aset pemerintah lain," jelasnya.
Gus Ipul menambahkan, Kemensos telah membagi dalam beberapa desil kemiskinan dalam penanganan peningkatan kesejahteraan sosial. Dan yang menjadi target adalah desil 1 hingga desil 3. Desil 1 merupakan kategori masyarakat miskin ekstrem, desil 2 miskin dan desil 3 adalah masyarakat yang rentan. "Yang akan menjadi sasaran kita adalah desil 1 miskin ekstrem, desil 2 miskin dan desil 3 yang rentan."
Sebelumnya, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh menyatakan Sekolah Rakyat nantinya mengutamakan pendidikan formal dan pendidikan karakter.
“Pendidikan itu paling bagus, teruji, terpuji dan terbukti memutus mata rantai kemiskinan. Kita harus punya tekad. Menjangkau yang belum terjangkau. Yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa Sekolah Rakyat berbentuk asrama, karena kita ambil kompetensi dan karakter,” tutur dia.
Acara itu juga dihadiri Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Pemerintah Provinsi Jatim Adhy Karyono, dan para Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim.
Editor : Budi Setiawan
