New Delhi, MCI News - Pemerintah Delhi berencana melarang pendaftaran baru kendaraan roda dua berbahan bakar bensin dan diesel mulai Agustus 2026. Langkah itu merupakan bagian dari Kebijakan Kendaraan Listrik (EV) 2.0 untuk mempercepat peralihan ke mobilitas ramah lingkungan hingga mencapai 95% pada 2027.
Dikutip dari Hindustan Times, Jumat 21 Maret 2025, kebijakan itu juga mengusulkan agar setiap rumah tangga memiliki setidaknya satu kendaraan listrik sebagai mobil ketiga. Tidak hanya kendaraan roda dua, pemerintah juga berencana menghentikan pendaftaran kendaraan roda tiga berbahan bakar fosil mulai Agustus 2024.
Langkah tersebut untuk mendorong peralihan penuh ke becak listrik atau e-rickshaw. Kendaraan roda tiga berbahan bakar CNG yang berusia lebih dari 10 tahun wajib dikonversi menjadi listrik atau diganti dengan EV. Otoritas di Delhi akan memperluas infrastruktur pengisian daya EV untuk mendukung kebijakan itu dengan menambah lebih banyak titik pengisian daya publik di seluruh kota.
Regulasi baru tersebut juga akan mewajibkan gedung baru dan ruang publik menyediakan fasilitas pengisian kendaraan listrik. Delhi menargetkan 95% kendaraan listrik pada 2027, menjadikannya salah satu kota dengan transisi EV paling agresif di India.
Kebijakan EV Delhi pertama kali diperkenalkan pada 2020 oleh pemerintahan Aam Aadmi Party (AAP). Setelah berakhir pada 8 Agustus 2024, kebijakan itu telah diperpanjang beberapa kali, dan perpanjangan terbaru berlaku hingga 31 Maret 2024.
Kini, Kebijakan EV 2.0 disiapkan untuk menggantikan kebijakan sebelumnya dengan strategi jangka panjang guna mempercepat adopsi kendaraan listrik. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengatasi masalah polusi udara.
Pemerintah juga menimbang pemberian insentif untuk mempercepat peralihan masyarakat ke EV, termasuk rencana menarik lebih banyak investasi di sektor kendaraan listrik.
Larangan pendaftaran kendaraan berbahan bakar fosil akan dilakukan secara bertahap guna memastikan transisi yang lancar. Meskipun banyak kalangan mendukung kebijakan itu sebagai langkah maju menuju transportasi berkelanjutan, ada pula yang mengkuatirkan kesiapan infrastruktur pengisian daya.
Peralihan ke kendaraan listrik juga menuntut perubahan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan transportasi. Dengan penerapan yang efektif, kebijakan tersebut diharapkan dapat menginspirasi kota-kota lain di India untuk mengikuti langkah serupa.
Editor : Budi Setiawan
