Sidoarjo, MCI News – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sidoarjo mengadakan Konferensi IV sekaligus menjadi perhelatan pemilihan ketua baru.
Agenda tersebut digelar di Gedung Youth Center Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo, Rabu (18/6/2025).
Dalam pemilihan tersebut, Mustain, jurnalis Harian Bangsa meraih 22 suara dan kembali terpilih sebagai Ketua PWI Sidoarjo untuk periode 2025–2028, mengalahkan kandidat lain yakni Sugeng Purnomo dari Zona Jatim.
Setelah terpilih, Mustain menyampaikan komitmennya untuk memperkuat organisasi dan terus mendorong profesionalisme di kalangan jurnalis. Ia menegaskan pentingnya PWI yang solid dan mampu menjadi jembatan aspirasi masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan daerah.
“Terima kasih kepada seluruh pengurus. Alhamdulillah, proses demokrasi hari ini berjalan dengan baik. Saatnya kita kembali bersatu membangun PWI Sidoarjo yang solid,” ujarnya.
Mustain juga memaparkan bahwa “PWI Solid” terdiri dari lima prinsip utama. Antara lain sinergi dalam membangun jurnalisme yang berkualitas, objektivitas sebagai landasan karya jurnalistik, loyalitas terhadap kode etik dan integritas profesi, inovasi dalam menghadapi era transformasi digital, serta dedikasi untuk kesejahteraan wartawan dan masyarakat.
“Kami juga berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik dan maju,” ucapnya.
Konferensi yang bertema “Memperkuat Peran Pers dalam Akselerasi Pembangunan Daerah” tersebut dibuka oleh Plt Sekretaris Diskominfo Sidoarjo, Sulistianto, dan dihadiri oleh Plt Ketua PWI Jawa Timur, Machmud Suhermono, Plt Sekretaris Disporapar Sidoarjo, Rachmad Eko Firmansjah, serta seluruh pengurus dan anggota PWI Sidoarjo.
Dalam sambutannya, Machmud Suhermono menyampaikan bahwa dunia pers nasional sedang dihadapkan pada berbagai tantangan besar, salah satunya adalah efisiensi SDM yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan media.
“Namun tugas utama kita tetap menyampaikan informasi yang independen. Setiap berita harus melalui proses verifikasi dan klarifikasi. Pers tidak boleh disamakan dengan media sosial,” jelasnya.
Mahmud Suhermono juga mendorong penguatan literasi media di tengah masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah dan instansi pemerintahan.
“Dengan literasi media yang kuat, para pemangku kepentingan tidak akan takut menerima media, karena mereka bisa membedakan mana media yang kredibel dan mana yang tidak,” tutupnya.
Editor : Yasmin Fitrida Diat
