Surabaya, MCI News — Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Surabaya untuk Tahun Ajaran 2025 akan dibuka pada 23 Juni mendatang. Namun, keterbatasan daya tampung SMP negeri menjadi sorotan masyarakat dan DPRD Kota Surabaya.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Surabaya, jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD) tahun ini mencapai 38.202 siswa. Sementara itu, total daya tampung dari 63 SMP negeri hanya mencakup 20.790 kursi. Artinya, sekitar 17.000 lulusan SD dipastikan tidak tertampung di sekolah negeri dan harus melanjutkan pendidikan ke SMP swasta.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, Johari Mustawan, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik.
“Bagi siswa yang belum diterima di sekolah SMP negeri, bisa masuk ke sekolah SMP swasta,” ujar Johari, yang akrab disapa Bang Jo, Kamis (19/6/2025).
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan skema bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, yang ditujukan bagi siswa kategori Program Masyarakat Miskin (Pramis) maupun Gakin Miskin (Gamis) yang melanjutkan ke SMP swasta.
“Dinas Sosial berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan memberikan komitmen bagi siswa yang masuk dalam pramis ataupun gamis agar mendapatkan bantuan biaya untuk masuk ke sekolah swasta. Dengan begitu, tidak ada lagi biaya yang dibebankan kepada orang tua siswa,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 5.635 siswa baru yang tergolong dalam kategori pramis/gamis. Dari jumlah tersebut, 3.767 siswa akan masuk ke SMP negeri dan 4.013 lainnya ke SMP swasta. Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan bantuan pendidikan untuk 2.145 siswa pramis/gamis yang melanjutkan ke sekolah swasta.
Menutup pernyataannya, Bang Jo meminta Dinas Pendidikan untuk mengawal pelaksanaan SPMB secara maksimal agar tidak ada anak di Surabaya yang tertinggal dalam akses pendidikan.
“Kami minta jangan sampai ada anak-anak di Surabaya yang tidak sekolah. Dinas Pendidikan perlu melaksanakan SPMB ini dengan optimal,” tegasnya.
Editor : Fahrizal Arnas
