Jakarta, MCI News — Di tengah upaya pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli optimistis kawasan industri harus menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja yang bermutu.
Berbicara sebagai pembicara kunci dalam Dialog Nasional Musyawarah Nasional IX Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) di Jakarta Selatan, Kamis (19/6/2025), Menaker memaparkan strategi komprehensif yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan sektor industri di tengah dinamika pasar kerja global.
“Kawasan industri harus menjadi katalis penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, bukan hanya kuantitas,” tegas Yassierli di hadapan para pelaku industri, serikat pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam pidatonya, Menaker merinci tiga pilar utama strategi ketenagakerjaan: penguatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, transformasi hubungan industrial, serta penegakan norma ketenagakerjaan dan K3.
Langkah pertama, menurutnya, dimulai dari sumber daya manusia. Transformasi Balai Latihan Kerja menjadi pusat pelatihan vokasi yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan tengah digencarkan. Di sisi lain, akses bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, juga menjadi prioritas.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki peluang untuk berkontribusi dalam dunia kerja,” ujarnya.
Tak hanya itu, Kemnaker juga akan meluncurkan Gerakan Nasional Produktivitas, sebuah inisiatif untuk membudayakan etos kerja dan semangat inovasi di berbagai sektor.
Menata Ulang Relasi Industri
Strategi kedua berfokus pada relasi antara pekerja dan pengusaha. Kemnaker mendorong transisi dari model hubungan kerja yang kaku menjadi lebih kolaboratif.
“Regulasi saja tidak cukup. Diperlukan kepercayaan dan dialog yang tulus antara manajemen dan pekerja,” ungkap Yassierli.
Dialog sosial yang kuat, menurutnya, akan menjadi fondasi bagi iklim kerja yang sehat dan produktif di era persaingan global.
Lebih lanjut, ia menyatakan penegakan hukum ketenagakerjaan juga menjadi sorotan. Kemnaker kini lebih aktif dalam memantau isu-isu sensitif seperti penahanan ijazah, diskriminasi rekrutmen, hingga pelanggaran K3.
Upaya ini ditopang oleh sistem digitalisasi pengawasan dan pelaporan, serta partisipasi aktif stakeholder untuk mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang transparan dan akuntabel.
“Semua ini adalah bagian dari membangun ekosistem industri yang tidak hanya berorientasi pada profit, tapi juga pada keberlanjutan dan keadilan sosial,” pungkas Menaker.
Editor : Fahrizal Arnas
