Surabaya, MCI News - Suasana Car Free Day di Taman Bungkul di Jl Raya Darmo tampak berbeda dari biasanya. Ribuan warga Surabaya tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan International Right to Know Day (RTKD) 2025 yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur, Minggu (26/10/2025).
Peringatan ini mengusung tema “Satu Informasi, Seribu Manfaat". Sebagai ajang edukasi tentang keterbukaan informasi publik juga ruang interaktif bagi warga untuk menyuarakan aspirasi mereka melalui instalasi unik bernama Wall of Right to Know.
Dinding besar berwarna putih itu berdiri di tengah area acara, dipenuhi lembar-lembar kertas warna-warni yang berisi tulisan tangan warga. Mereka menuliskan harapan, kritik, dan jenis informasi yang paling dibutuhkan dari pemerintah kota. Ada yang menulis soal transparansi anggaran, ada pula yang berharap kemudahan akses layanan publik dan keterbukaan data lingkungan.
“Ini keren, kami bisa langsung menyampaikan apa yang kami ingin tahu dari pemerintah,” ujar salah satu warga, Rini, sambil menempelkan kertas berisi tulisannya di dinding partisipatif tersebut.
Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Muhamad Fikser menyebut, Wall of Right to Know sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam membangun budaya keterbukaan.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar memenuhi aturan, tapi bagian dari strategi pembangunan kota yang transparan dan akuntabel. Melalui partisipasi warga di Wall of Right to Know, kami belajar langsung dari mereka informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara kami bisa lebih terbuka,” jelasnya.
Fikser menambahkan, informasi publik yang disampaikan secara utuh, akurat, dan tepat waktu akan melipatgandakan manfaatnya. Tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tapi juga menajamkan kebijakan dan memperkuat pelayanan publik.
“Satu informasi bisa memberi seribu manfaat ketika disajikan dengan benar. Itulah semangat utama RTKD tahun ini,” tegasnya.
Kegiatan RTKD 2025 juga dimeriahkan dengan Pasar Murah, layanan publik terpadu seperti perizinan, administrasi kependudukan, hingga pembayaran pajak daerah. Di sela-sela kegiatan, warga diajak mengenal peran berbagai lembaga seperti KPID Jatim, Ombudsman, dan PPID di setiap perangkat daerah yang bersama-sama membentuk ekosistem keterbukaan informasi di Kota Pahlawan.
Ketua KI Jatim, Edi Purwanto, menilai inisiatif Wall of Right to Know menjadi langkah inspiratif dalam mewujudkan kota yang partisipatif dan informatif. “Hak untuk tahu adalah hak konstitusional. Melalui dinding ini, warga berperan langsung dalam proses keterbukaan, bukan sekadar penerima informasi, tapi juga penggerak transparansi,” ujarnya.
Ia menutup dengan pesan kuat: “Ketika warga aktif bertanya dan pemerintah siap menjawab dengan terbuka, di situlah lahir kepercayaan. Dan kepercayaan itulah fondasi utama menuju kota yang lebih baik.”
Peringatan RTKD 2025 di Surabaya pun bukan sekadar perayaan, tetapi sebuah panggilan bahwa keterbukaan bukan tujuan akhir, melainkan jalan menuju pemerintahan yang lebih jujur, partisipatif, dan berdaya bersama warga.
Editor : Yasmin Fitrida Diat
