Surabaya, MCI News - Pendiri sekaligus pemilik Maspion Grup Alim Markus memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di grup perusahaannya, karena kondisi finansial perusahaan masih kuat seiring masuknya investasi baru.
“Saya jamin tidak ada PHK. Jika ada karyawan yang harus dirumahkan, kami akan menyalurkannya ke perusahaan baru dalam grup kami,” tegas Alim Markus saat bersilaturahmi sskaligus halal bihalal ke kediaman Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Rabu 2 April 2025.
Baca juga: Sikapi Kebijakan Tarif Impor AS, Gubernur Jatim Ajak Apindo Cari Peluang
Jaminan itu disampaikan Alim Markus menanggapi permintaan Khofifah agar Maspion Grup tidak melakukan PHK pada para karyawan dan buruhnya.
Alim yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Apindo bahkan mengungkapkan beberapa investor dari China berminat menanamkan modal di Jatim. Mereka berencana untuk menanam padi dan tebu dengan bibit yang didatangkan dari China.
“Pada 8 April 2025, saya akan kembali ke Kantor Gubernur Jatim untuk membahas lebih lanjut terkait investasi ini, termasuk perizinannya,” ujar pengusaha yang terkenal dengan iklannya 'Cintailah Produk-produk Indonesia' itu.
Saat menerima Alim Markus, Gubernur Khofifah meminta pemilik Alim Markus menghindari PHK terhadap pekerja di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.
Baca juga: Tuntutan Belum Terpenuhi, Karyawan Hotel Tunjungan Kembali Demo
“Kami mengapresiasi kedatangan Alim Markus yang merupakan pelaku usaha senior di Jatim. Saya titip pesan khusus agar sebisa mungkin tidak ada PHK di perusahaan,” ujar Khofifah.
Gubernur menilai, sektor industri merupakan tulang punggung pembukaan lapangan kerja di Jatim. Karena itu, ia meminta agar perusahaan-perusahaan lebih memilih alternatif lain jika menghadapi penurunan produksi, seperti pengurangan jam atau hari kerja, ketimbang melakukan PHK.
Data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim, kata Khofifah, mencatat 40.000 pekerja terkena PHK selama Januari-Februari 2025. Sementara itu, catatan Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 77.965 pekerja mengalami PHK selama 2024, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 64.855 pekerja.
Baca juga: RRI Batal Pecat Kontributor dan Pegawai Meski Anggaran Dikepras
“Kami tidak ingin kondisi ini terjadi di Jatim. Karena itu, saya selalu meminta kepada pengusaha agar mengutamakan kesejahteraan pekerja dan mencari solusi selain PHK,” tegasnya.
Gubernur Khofifah menegaskan, Pemprov Jatim berkomitmen menjaga kesejahteraan pekerja dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta berkeadilan. “Kita harus terus mencari solusi terbaik agar kesejahteraan pekerja dan masyarakat meningkat. Prinsipnya, jangan ada PHK.”
Editor : Budi Setiawan