Iuran BPJS Kesehatan Harus Naik, Ini Alasan Menkes

author mcinews.id

mcinews.id

Selasa, 11 Feb 2025 20:56 WIB

copy

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan iuran BPJS Kesehatan harus naik saat ini. Pasalnya, kata Budi, inflasi dalam belanja kesehatan mengalami kenaikan mencapai 15% setiap tahun, sehingga iuran BPJS Kesehatan juga wajib disesuaikan agar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap sustainable.

"Setiap tahun naiknya 15%, kan tidak mungkin uang yang ada sekarang itu bisa menanggung kenaikan yang 15%," ujar Menkes Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.

Apalagi, kata Budi, iuran BPJS Kesehatan mengalami kenaikan terakhir pada 2020 atau 5 tahun lalu. Menurutnya, apabila iuran BPJS kesehatan tidak disesuaikan, maka keuangan BPJS Kesehatan tidak akan mampu bertahan.

"Sama saja kita ada inflasi 5%, kita bilang gaji pegawai negeri, menteri enggak boleh naik selama 5 tahun, itu kan agak menyedihkan juga. Kalau kita bilang ke karyawan kita, sopir kita gaji enggak naik selama 5 tahun, padahal inflasi 15%, kan enggak mungkin," kata Budi.

Hanya saja, Budi menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut harus dijalankan dengan adil tanpa menyasar masyarakat miskin. Menurut dia, masyarakat miskin tetap mendapat bantuan pemerintah apabila kenaikan iuran benar dilakukan.

"Nah, kalau naik sekarang kita mesti adil. Bagaimana caranya, yang miskin jangan kena, itu tugasnya kita kan. Itu sebabnya yang miskin tetap akan di-cover 100% (sebagai) PBI (Penerima Bantuan Iuran). Yang akan naik artinya bebannya pemerintah, dan pemerintah enggak apa-apa, secara konstitusi kan tugas kita," jelas dia.

Lebih lanjut, Budi mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bukanlah kebijakan populer, tetapi perlu segera diambil. Pasalnya, apabila dibiarkan tanpa ada kenaikan, dikhawatirkan kondisi ini justru berbahaya bagi BPJS Kesehatan dan masyarakat.

"Jadi memang ini bukan sesuatu yang populer, tetapi somebody harus ngomong gitu kan, kalau enggak kita nanti di ujung-ujung meledak, malah bahaya. Lebih baik kita bilang secara jujur, dengan kenaikan inflasi kesehatan 10%-15% per tahun, sedangkan tarif BPJS yang enggak naik 5 tahun, itu kan enggak mungkin, jadi harus naik," pungkas Budi.

Editor : WItanto

Berita Terbaru

Mendikdasmen Tawarkan Rumah Subsidi ke 483.816 Guru

Mendikdasmen Tawarkan Rumah Subsidi ke 483.816 Guru

Rabu, 26 Mar 2025 14:22 WIB

Rabu, 26 Mar 2025 14:22 WIB

Program itu bentuk kepedulian Presiden Prabowo pada kesejahteraan guru dan berharap rumah subsidi dapat membantu para guru memiliki kehidupan yang baik…

Paetongtarn Shinawatra Lolos Mosi Tidak Percaya di Parlemen

Paetongtarn Shinawatra Lolos Mosi Tidak Percaya di Parlemen

Rabu, 26 Mar 2025 13:52 WIB

Rabu, 26 Mar 2025 13:52 WIB

Meski menghadapi kritik tajam, Paetongtarn tetap mendapat dukungan penuh 11 partai koalisinya yang menguasai 320 dari 500 kursi parlemen…

RUPST BNI Setujui Buyback Saham Rp1,5 Triliun

RUPST BNI Setujui Buyback Saham Rp1,5 Triliun

Rabu, 26 Mar 2025 12:46 WIB

Rabu, 26 Mar 2025 12:46 WIB

RUPST juga menyetujui pengalihan saham hasil buyback akan disimpan sebagai treasury stock …

Badung Berharap Pusat Bantu Izin Perluasan STO Sampah

Badung Berharap Pusat Bantu Izin Perluasan STO Sampah

Rabu, 26 Mar 2025 12:15 WIB

Rabu, 26 Mar 2025 12:15 WIB

STO sampah perlu dikembangkan sebagai mitigasi penanganan sampah laut yang selama ini menjadi momok dunia pariwisata di Kab. Badung…

Sutradara Film No Other Land, Pemenang Piala Oscar Dianiaya dan Disekap Tentara Israel

Sutradara Film No Other Land, Pemenang Piala Oscar Dianiaya dan Disekap Tentara Israel

Rabu, 26 Mar 2025 11:47 WIB

Rabu, 26 Mar 2025 11:47 WIB

Otoritas pendudukan Israel membebaskan sutradara asal Palestina, pemenang Piala Oscar, Hamdan Ballal, setelah ia dipukuli dan ditahan.…

NJZ Hiatus, Hormati Putusan Pengadilan Sengketa NewJeans Vs Agensi

NJZ Hiatus, Hormati Putusan Pengadilan Sengketa NewJeans Vs Agensi

Rabu, 26 Mar 2025 09:12 WIB

Rabu, 26 Mar 2025 09:12 WIB

Putusan pengadilan membuat NJZ tidak dapat terlibat dalam aktivitas musik tanpa persetujuan dari ADOR.…