Jakarta, MCI News - Komisi IV DPR RI mendesak Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) harus mengambil langkah strategis mengatasi masalah beras sisa impor 2024 yang sudah berkutu.
Anggota DPR RI Daniel Johan di Jakarta, Senin 17 Maret 2025, menyatakan, Bulog selama ini hanya ditugaskan menyimpan serta menyalurkan bahan pangan, tetapi tidak punya kewenangan dalam mengambil keputusan.
"Masalah beras impor berkutu tersebut seharusnya tidak terjadi. Negara itu wajib menyediakan pangan yang berkualitas untuk masyarakatnya," kata Daniel kepada wartawan.
Anggota komisi yang membidangi pertanian, kehutanan dan kelautan itu mengatakan, Bulog juga harus memantau beras yang ada di gudang secara realtime. Minimal, setiap satu pekan harus ada beras yang dikeluarkan untuk disalurkan dengan basis data penerima yang valid.
"Kalau terus didiamkan di gudang tentu tidak bermanfaat dan kualitas beras akan terus menurun seiring berjalannya waktu," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Dia meminta agar kebijakan impor benar-benar diperhitungkan secara matang dan tidak hanya asal impor. "Kebijakan impor harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa perhitungan yang matang bisa membuat stok berlebihan sehingga menumpuk di gudang, kelamaan digudang pasti akan menurunkan kualitasnya."
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan, bakal mengecek langsung kualitas beras yang disimpan di gudang-gudang Bulog untuk menindaklanjuti laporan dari berbagai kalangan yang menemukan beras-beras Bulog berkutu.
Menurutnya, Bulog bakal terus memerbaiki sirkulasi dan tata kelola penyimpanan beras, sehingga ke depan temuan beras yang berkutu semakin berkurang.
Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog itu menyebut perlu ada cara-cara lain untuk menangani beras yang ditemukan berkutu dan tidak layak konsumsi.
Editor : Budi Setiawan
