Surabaya, MCI News - DPRD Kota Surabaya menggelar rapat lanjutan pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di ruang Badan Musyawarah (Bamus) lantai 2 Gedung DPRD Surabaya, Jl Yos Sudarso No 18-22 Embong kaliasin, Kec Genteng, Surabaya Jawa Timur, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, Selasa (8/7/2025).
Anggota Bamus, Achmad Nurdjayanto, menerangkan kepada awak media bahwa seluruh masukan fraksi telah diakomodasi dan disinkronkan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Dalam rapat tersebut, Nurdjayanto menjelaskan bahwa proses penyusunan RPJMD telah melalui tahapan panjang, mulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), pembahasan teknis dengan OPD, hingga finalisasi di DPRD. Kini, dokumen tinggal menunggu persetujuan dalam Rapat Paripurna yang dijadwalkan digelar Rabu (9/7/2025) pukul 13.00 WIB.
Fokus utama dalam RPJMD kali ini mencakup pembangunan infrastruktur strategis yang menopang sistem transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Beberapa proyek besar seperti kelanjutan proyek Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), pembangunan flyover, hingga diversi Gunungsari menjadi prioritas untuk mengatasi persoalan banjir dan genangan air di Surabaya yang ditargetkan bebas pada tahun 2027.
Dalam pendanaan, RPJMD membuka berbagai skema pembiayaan. Meski demikian, DPRD tetap mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui penambahan objek pajak, pencegahan kebocoran pajak, hingga pemanfaatan aset pemkot yang belum produktif.
"Proyeksi PAD selama lima tahun ke depan ditargetkan mencapai Rp13 triliun, angka yang dinilai realistis dengan kondisi fiskal saat ini," kata Achmad kepada pers seusai rapat.
Nurdjayanto juga menyoroti pentingnya pembangunan rumah sakit baru di wilayah Surabaya Selatan dan Utara, serta pengembangan fasilitas RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH). Seluruhnya ditujukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk integrasi dengan BPJS serta ketersediaan puskesmas yang melayani 24 jam.
"Pemerintah juga diminta menambahkan penanda visual agar warga mengetahui lokasi puskesmas yang bisa dijadikan rujukan saat kondisi darurat, termasuk pada malam hari", lanjutnya.
Tak hanya itu, bidang pendidikan juga menjadi perhatian serius. Pemerintah didorong untuk menambah fasilitas pendidikan di kawasan padat penduduk seperti Sawahan, meskipun diakui masih terkendala pembebasan lahan. Optimalisasi aset lahan Pemkot menjadi kunci untuk menambah ruang sekolah dan sarana belajar.
Dari sisi ekonomi, DPRD mengapresiasi perhatian terhadap sektor UMKM, pengembangan destinasi pariwisata, hingga penegasan prioritas bagi warga Surabaya dalam hal ketenagakerjaan. Semua ini dikemas dalam misi pertama wali kota yang bertumpu pada pembangunan sektor unggulan daerah.
Terkait pelestarian budaya dan situs cagar budaya, DPRD juga mengingatkan agar ke depan tidak terulang polemik-polemik seperti yang terjadi sebelumnya. "Sinkronisasi dengan Dinas Kebudayaan dan dinas teknis lainnya menjadi sangat penting," pungkas Achmad.
RPJMD 2025-2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga arah nyata pembangunan Surabaya lima tahun ke depan. DPRD menekankan agar seluruh OPD dan BUMD dapat menerjemahkan visi-misi wali kota ke dalam program konkret dan menyentuh kebutuhan riil warga. Dengan dukungan fiskal yang realistis dan komitmen sinergis antara legislatif dan eksekutif, RPJMD ini diharapkan mampu menjadi fondasi kokoh bagi masa depan Surabaya yang lebih baik.
Editor : Fahrizal Arnas
