Badung, MCI News - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menandatangani rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama Ketua DPRD Kabupaten Badung, Gusti Anom Sumanti, saat Rapat Paripurna pada Rabu (28/5/2025).
Bupati menyampaikan, penandatanganan tersebut merupakan tindak lanjut atas perubahan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025-2026. Atas hal itu, ia mengatakan akan ada beberapa percepatan program pembangunan seperti air, sampah, dan jalan. Dirinya juga memastikan akan adanya masukan dari anggota fraksi untuk program yang dilaksanakan.
Baca juga: Dorong Kualitas Pendidikan, Bupati Badung Buka Konferensi PGRI Kabupaten Badung XXIII
"Ini akan menjadi satu rekomendasi buat kami, terutama di dalam kita untuk menetapkan RPJMD ke depan. Saya yakin masih ada hal-hal yang kritis yang dikritisi oleh teman-teman dewan dan semuanya itu adalah merangka perbaikan dan kesempurnaan dari pada RPJMD Kabupaten Badung 2025-2029," tutur Adi Arnawa saat sambutan.
Bupati juga mengatakan percepatan pembangunan jalan strategis yakni Jalan Jimbaran - Uluwatu, Jalan Uluwatu ke Melasti, Melasti - Lingkar Selatan, Berawa - Umalas, Kedampal dan Jalan Teuku Umar Barat. Dengan percepatan tersebut, ia berharap adanya efisiensi anggaran yang signifikan.
"Itu akan tuntas atau selesai tahun 2026 dengan anggaran sekitar Rp2,8 triliun. Mudah-mudahan nanti ada efisiensi sehingga banyak lagi yang bisa kita terapkan terhadap jalan-jalan yang lain," ujar Adi Arnawa.
Pembangunan jalan tersebut ditujukan untuk membantu sektor pariwisata yang saat ini selalu terkendala dengan kemacetan padat.
Di sisi lain, Adi Arnawa juga menyampaikan akan adanya skema lain dalam pelaksanaan program pembangunan dengan melakukan pinjaman agar tidak terlalu mengganggu APBD.
Baca juga: Pelantikan PPPK dan CPNS 2024 Gelombang I, Bupati Badung Titip Pesan ke ASN Baru
"Kami melakukan skema pinjaman karena kami ingin melakukan percepatan. Kita sudah konsultasi ke DPR RI dan tidak ada masalah, dan sekarang kami ada pembahasan dengan pihak bank," jelasnya.
"Kebutuhan kita untuk infrastruktur mendekati 10 trilliun Rupiah, tidak mungkin kami bisa lakukan (dengan menggunakan seluruh APBD). Karena kondisi itulah, kami berstrategi bahwa kami harus cepat melakukan ini," imbuhnya.
Lebih lanjut, bupati mengungkap adanya pembuatan Lingkar Barat dengan target awal selesai 2026 untuk mengurangi kemacetan. Pihaknya merencanakan mendorong pendapatan deviden dengan menambah investasi.
"Kita akan kejar seiring dengan menambah investasi modal di BPD, tentu harapan kita akan naik juga pendapatan deviden dan itu bisa digunakan membayar utang," lanjut Adi Arnawa.
Baca juga: Pemkab Badung Dorong Pemdes untuk Mengimplementasikan Visi dan Misi AdiCipta
Untuk sektor kebersihan, Pemerintah Kabupaten Badung tetap menangani sampah berbasis sumber dengan membangun TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) di masing-masing desa. Mengamati respons baik pemerintah desa, Adi mengungkap telah terbangunnya TPS 3R.
"Tinggal nanti sarana prasarananya aja yang memang represantatif, yang sebisa mungkin tidak ada residu. Kalau tidak ada residu, tidak perlu kita bawa ke TPS. Karena kedepannya tidak ada TPA lagi, " jelasnya.
Adi Arnawa juga telah berkoordinasi dengan PDAM untuk mengatasi masalah ketersediaan air bersih teratasi sedikit demi sedikit dengan restoring dam dengan sistem membrane.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Badung Gusti Anom Sumanti menyampaikan akan tetap fokus bersinergi untuk mengatasi masalah air, sampah dan kemacetan. Tiga hal tersebut akan terus diperhatikan dengan harapan kondisi pariwisata menjadi lebih baik
Editor : Yasmin Fitrida Diat