Jakarta, MCI News - Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan respons atas terjadinya kericuhan dalam kegiatan bursa kerja (job fair) yang diselenggarakan di President University, Bekasi, beberapa waktu yang lalu.
Kemnaker pun mengapresiasi Pemda Kabupaten Bekasi yang telah berinisiatif menggelar job fair, namun berharap adanya evaluasi terhadap penyelenggaraannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
"Kami memahami tingginya antusiasme masyarakat dalam mencari peluang kerja dan melihat peristiwa ini sebagai cerminan bahwa kebutuhan terhadap informasi dan akses kerja masih sangat besar. Sehingga penyelenggaraan job fair harus direncanakan dengan matang dan sebaik mungkin," kata Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (30/5/2025).
Menurut Sunardi, job fair sejatinya merupakan bentuk konsolidasi peluang kerja dalam satu tempat, sehingga sangat memungkinkan kedatangan pengunjung dalam jumlah besar. "Hal ini berbeda dengan proses lamaran kerja konvensional yang dilakukan langsung ke perusahaan, yang tidak menimbulkan keramaian karena prosesnya tersebar dan bersifat individual," katanya.
Ia menambahkan, tingginya animo masyarakat terhadap job fair sangat bisa dimengerti, terutama dari kalangan angkatan kerja baru seperti lulusan SMA/SMK maupun perguruan tinggi, serta masyarakat yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan kembali pasca resign atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Job fair merupakan salah satu bentuk fasilitasi pemerintah dalam mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja di satu tempat. Oleh karena itu, tentu penyelenggaraannya harus dirancang secara baik dan tertib," ujarnya.
Kemnaker mencatat bahwa angkatan kerja Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2025, jumlah angkatan kerja mencapai lebih dari 149 juta orang, meningkat sekitar 2 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.
"Pertumbuhan ini utamanya disumbang oleh lulusan baru dari tingkat SMA/SMK hingga perguruan tinggi," jelasnya.
Sunardi juga mengungkapkan bahwa banyak penyelenggaraan job fair tetapi berjalan tertib meskipun dihadiri pengunjung dalam jumlah besar. Misalnya, job fair yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan pada 22–23 Mei 2025 di Gedung Kemnaker, Jakarta, membuka lebih dari 52.000 lowongan kerja dari ratusan perusahaan lintas sektor.
Acara ini dihadiri oleh lebih dari 20.000 pencari kerja dan berlangsung tertib berkat perencanaan yang matang—mulai dari alur masuk-keluar, penyediaan fasilitas umum, keamanan, hingga posko kesehatan.
Selain itu, sejumlah pemerintah daerah juga aktif menyelenggarakan job fair sepanjang tahun 2025, antara lain:
* Pemprov DKI Jakarta, melalui Disnakertrans, rutin menggelar job fair di berbagai wilayah seperti Tamini Square (Februari), GOR Pancoran dan Cilandak (April), serta Kemayoran dan Johar Baru (Mei).
* Pemkab Bekasi, yang mengadakan job fair di President University, Jababeka, pada 27 Mei 2025 dengan 64 perusahaan dan 2.517 lowongan kerja.
* Pemkab Sidoarjo, yang menggelar job fair hybrid pada 27–28 Mei 2025 dengan 40 perusahaan dan 1.800 lowongan.
* Pemkab Kebumen, yang menyelenggarakan job fair di Hotel Mexolie pada 21–22 Mei 2025 dengan 7.000 lowongan.
* Pemprov Sulawesi Tenggara, yang membuka 2.573 lowongan kerja dalam job fair pada April 2025.
•
"Kemnaker mengapresiasi semua pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan job fair sebagai upaya konkret mendekatkan peluang kerja kepada masyarakat. Menteri Ketengakerjaan Prof Yassierli selalu mendorong Pemda lainnya untuk melakukan hal serupa dengan melibatkan perusahaan-perusahaan lokal guna mengakselerasi penyerapan tenaga kerja di wilayahnya masing-masing," ujar Sunardi.
Namun demikian, Kemnaker mengimbau agar setiap penyelenggaraan job fair dilakukan dengan perencanaan teknis yang komprehensif, seperti pengaturan alur keluar-masuk pengunjung; pengelolaan area parkir dan keramaian; penyediaan toilet umum; penempatan posko kesehatan; pengamanan oleh aparat dan petugas lapangan; serta pengendalian jumlah peserta melalui sistem pendaftaran daring.
"Selain faktor teknis, penting untuk dipahami bahwa dinamika ketenagakerjaan saat ini tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah lapangan kerja. Beberapa sektor memang mengalami kontraksi, namun sektor lainnya justru tumbuh, seperti sektor teknologi digital, ekonomi kreatif, logistik, dan layanan kesehatan. Bahkan, sektor-sektor baru seperti green jobs dan gig economy mulai menunjukkan potensi dalam menyerap tenaga kerja, khususnya generasi muda," katanya.
Kemnaker berharap insiden di Bekasi menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak terulang kembali. Ia pun menyebut, asumsi-asumsi yang mengatakan kejadian tersebut sebagai kegagalan pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja adalah sebuah penyederhanaan yang kurang tepat. Sebab, penyelenggaraan job fair di Kemnaker dengan pengunjung lebih dari 20 ribu orang dan ribuan lowongan kerja, dapat berjalan tertib melalui persiapan yang matang dan kolaborasi semua pihak.
"Presiden Prabowo Subianto mendorong supaya Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk memperluas akses kerja, peningkatan kompetensi angkatan kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan melalui sinergi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Mari bersama-sama kita ciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih responsif, adil, dan inklusif," Pungkas Sunardi.
Editor : Fahrizal Arnas
