Surabaya, MCI News – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur melalui Kadin Institute kembali mengambil langkah progresif dalam mewujudkan pendidikan vokasi yang sinkron dengan kebutuhan dunia industri. Melalui kegiatan Sharing Session Industry-Based Curriculum (IBC) yang digelar di Graha Kadin Jatim, Senin (16/6/2025), Kadin Jatim bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Swisscontact membangun fondasi kuat bagi pengembangan kurikulum berbasis industri.
Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dari berbagai instansi, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, institusi pendidikan vokasi seperti SMK dan politeknik, lembaga pelatihan, serta perwakilan dunia industri. Sharing session ini menjadi awal dari serangkaian pelatihan selama lima hari yang difokuskan pada penyusunan draf kurikulum baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Pelatihan ini bertujuan membekali peserta—yang akan berperan sebagai fasilitator vokasi—dengan pendekatan strategis untuk menjembatani komunikasi antara pendidikan vokasi dan dunia usaha. Dengan demikian, kurikulum yang dihasilkan diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan nyata dari sektor industri.
Senior Program Officer Swisscontact, Benaya Victorius, menekankan pentingnya menciptakan ekosistem kolaboratif yang kuat. “Kami sedang menyusun peta jalan fasilitator vokasi untuk Jawa Timur. Harapannya, peran ini menjadi alat strategis untuk membangun ekosistem vokasi yang bermanfaat secara jangka panjang,” jelas Benaya.
Menurutnya, para peserta dipilih dari kalangan yang telah berpengalaman dalam penyusunan kurikulum, dan pelatihan ini akan memperkuat kemampuan mereka dalam menggali kebutuhan industri serta mengintegrasikannya ke dalam desain pembelajaran.
Direktur Kadin Institute, Nurul Indah Susanti, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian lanjutan dari inisiatif kolaboratif yang sejalan dengan regulasi nasional, khususnya Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
“Langkah ini bukan hal yang baru, tapi harus terus dikuatkan. Harapannya, model kurikulum hasil sharing session kali ini bisa segera diterapkan di seluruh TKDV di Jawa Timur,” ujar Nurul.
Ia menambahkan, dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, sebanyak 28 daerah telah memiliki TKDV (Tim Koordinasi Daerah Vokasi) aktif. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja lokal.
Tak hanya itu, Jawa Timur juga menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Rencana Strategis (Renstra) TKDV yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur. Renstra ini akan diterjemahkan ke dalam program-program kerja konkret yang menyasar implementasi kurikulum berbasis industri secara menyeluruh.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Benny Sampirwanto, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjawab ketimpangan antara output pendidikan vokasi dan kebutuhan industri.
“Kurikulum IBC adalah muara utama dari kerja TKDV. Ini bukan lagi sekadar link and match, tapi benar-benar memastikan lulusan siap kerja sesuai kebutuhan pasar,” tegas Benny.
Ia juga mengusulkan model pendidikan integratif, yakni penggabungan antara kurikulum SMK dan politeknik dalam satu lintasan pendidikan selama empat tahun, dengan dua tahun terakhir difokuskan pada pemagangan industri. Model ini diyakini akan meningkatkan kesiapan kerja lulusan.
Benny menyoroti fakta bahwa lulusan SMK masih mencatat tingkat pengangguran terbuka tertinggi. Berdasarkan data BPS Agustus 2024, TPT lulusan SMK mencapai 9%, tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.
“Melalui kurikulum yang relevan dan pemagangan yang terstruktur, kita harapkan lulusan vokasi bisa langsung terserap ke industri, tanpa perlu masa adaptasi panjang,” tambahnya.
Ia pun mengapresiasi peran aktif Kadin Jatim dan Swisscontact dalam memfasilitasi penyelarasan antara sektor pendidikan dan dunia kerja. Menurutnya, keberhasilan sistem vokasi di Jerman bisa dijadikan inspirasi, di mana pendidikan benar-benar menjadi fondasi ekonomi.
Sharing Session IBC ini juga menjadi ajang penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi hambatan teknis, merumuskan strategi penyelarasan, serta mempercepat implementasi kurikulum berbasis industri di Jawa Timur.
“Kami percaya bahwa keberhasilan hanya dapat dicapai jika semua pihak bergerak bersama: pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan. Tanpa sinergi, kurikulum IBC tidak akan berjalan maksimal,” pungkas Nurul.
Melalui kegiatan ini, Jawa Timur menegaskan komitmennya sebagai provinsi percontohan dalam pengembangan pendidikan vokasi nasional. Keberadaan TKDV diharapkan menjadi pengungkit strategis untuk memastikan kualitas lulusan selaras dengan arah pembangunan industri daerah.
Editor : Fahrizal Arnas
