GERAKAN 'Indonesia Gelap' menunjukkan keresahan besar di kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap beberapa kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang baru saja menapak 100 hari kerja.
Tuntutan para demonstran, seperti kaji ulang efisiensi anggaran, transparansi pajak, dan penuntasan kasus hak asasi manusia (HAM), sudah diterima Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada aksi demo Kamis (20/2/2025). Namun, belum nampak respons dan tindakan konkret dari pemerintah.
Baca juga: PWI Jatim Ajak Wartawan Kawal MBG dengan Kritikan
Hari ini, Jumat (21/2/2025), menjadi masa krusial dan kritis. Ultimatum 2x24 jam dari ribuan demonstran mulai memasuki masa 'jatuh tempo'. Apalagi, ancaman aksi lanjutan di depan Istana Negara menunjukkan eskalasi tekanan publik mulai menaik dengan keikutsertaan buruh dan masyarakat sipil.
Indikasinya naiknya eskalasi nampak dari mulai bergabungnya beberapa kelompok masyarakat pada aksi tersebut. Semisal, munculnya 'bantuan' berupa penyediaan ribuan konsumsi dan obat-obatan, termasuk ambulans kelompok masyarakat di beberapa lokasi demonstrasi.
Inti demonstrasi kali ini, rakyat ingin pemerintah mendengar suara mereka, menghentikan kebijakan yang tidak prioritas dan merugikan masyarakat. Muara akhir tuntutan mereka adalah membawa perubahan nyata menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca juga: Ini 4 Tuntutan Massa Aksi 'Indonesia Gelap' di Surabaya Hari Ini
Presiden Prabowo sebaiknya tidak menganggap remeh aksi rakyatnya dengan tagar 'Indonesia Gelap'. Pemerintah perlu bersikap responsif pada tuntutan yang dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) itu.
Sikap sinis dan meremehkan beberapa 'anak buah' Presiden Prabowo terhadap aksi demonstrasi ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia justru menurunkan menanggapi 'gejolak hati' rakyat.
Kalau pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan para demonstran, misalnya membatalkan kebijakan pemotongan anggaran pendidikan atau membuka dialog terbuka, maka tekanan bisa mulai mereda. Responsifitas bisa menjadi langkah awal menuju perbaikan kepercayaan publik.
Baca juga: 630 Polisi Amankan Aksi ‘Indonesia Gelap’ di DPRD Jatim Hari Ini
Tanpa respons memadai, apalagi jika aparat bertindak keras, ketegangan bisa meningkat. Unggahan-unggahan di beberapa platform sosial media, menunjukkan sentimen publik yang mulai beranjak panas.
Kondisi itu bisa membuat status 'Indonesia Gelap' lebih lama, yang rentan berdampak politik jadi kacau, ekonomi goyah akibat ketidakpastian, dan generasi muda makin pesimistis.
Editor : Budi Setiawan