- Surabaya, MCI News - Gabungan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil di Kota Surabaya akan kembali menggelar aksi 'Indonesia Gelap' di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, hari ini, Jumat (21/2/2025).
"Tuntutan aksi Indonesia Gelap didasarkan pada kajian data dan fakta yang kuat. Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk segera bertindak demi kepentingan rakyat, bukan oligarki, jelas Koordinator aksi sekaligus Dosen FEB Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Thanthowy Syamsuddin.
Masyarakat sipil akan terus mengawal dan memastikan demokrasi tetap berada di jalur yang benar. Kami adalah gabungan berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap masa depan, kebijakan publik yang transparan, dan adil untuk masyarakat luas," imbuhnya.
Adapun empat tuntutan yang dibawa massa aksi hari ini adalah:
- Sahkan Undang-Undang Pro Rakyat
- Latar Belakang: Konflik agraria dan kriminalisasi akibat belum adanya payung hukum yang kuat.
- Dampak: 1,6 juta hektare tanah adat berkonflik dengan korporasi (AMAN).
- Rekomendasi: Mendesak DPR segera mengesahkan RUU ini.
- Latar Belakang: Kesulitan menyita aset koruptor menyebabkan kerugian Rp200 triliun (ICW).
- Dampak: Negara kehilangan potensi pemulihan aset.
- Rekomendasi: Mendorong regulasi pemulihan aset demi kepentingan rakyat.
- Latar Belakang: 4,2 juta pekerja PRT tidak memiliki perlindungan hukum (ILO).
- Dampak: Rentan eksploitasi dan kekerasan.
- Rekomendasi: Mendesak pengesahan UU untuk perlindungan legal PRT.
- Tolak Undang-Undang Anti Rakyat
- Latar Belakang: Potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil.
- Dampak: Meningkatkan represi dan melemahkan demokrasi.
- Rekomendasi: Penguatan reformasi sektor keamanan tanpa perluasan peran militer.
- Latar Belakang: Menguntungkan oligarki tambang, melemahkan independensi hukum.
- Dampak: Eksploitasi SDA dan berkurangnya independensi kejaksaan.
- Rekomendasi: Menolak revisi yang pro-oligarki, dorong regulasi yang berpihak pada rakyat.
- Evaluasi Kebijakan yang Merugikan Rakyat
- Latar Belakang: Pemborosan anggaran akibat kabinet gemuk.
- Dampak: Pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur.
- Rekomendasi: Evaluasi Inpres No. 1/2025 dan alokasi ulang anggaran.
- Latar Belakang: Masalah distribusi, pengawasan, dan kualitas makanan.
- Dampak: 30% makanan tidak layak konsumsi.
- Rekomendasi: Audit menyeluruh, skema distribusi yang lebih baik, atau pembatalan program.
- Batalkan Kebijakan yang Membahayakan Demokrasi
- Latar Belakang: Bertentangan dengan reformasi demokrasi.
- Dampak: Potensi pelanggaran HAM meningkat (SETARA Institute).
- Rekomendasi: Tolak kebijakan ini, perkuat supremasi hukum.
- Latar Belakang: Pembebanan APBN untuk proyek non-prioritas.
- Dampak: Defisit anggaran Rp150 triliun dalam 10 tahun.
- Rekomendasi: Hentikan alokasi APBN untuk proyek non-mendasar, prioritaskan pendidikan dan kesehatan.
Editor : Faaz Elbaraq
