Jakarta, MCI News - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegerakan dan bersikap progresif dalam menangani kasus korupsi di tiga subholding Pertamina. Langkah cepat penyelesaian akan menghindari munculnya bola liar yang rawan menimbulkan kebingungan dan munculnya hoax atas kasus tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu menekankan, perlunya Kekagung melacak aliran dana kasil korupsi setelah menetapkan tujuh tersangka dan menghitung kerugian negara yang mencapai angka fantastis hampir Rp1.000 triliun. Kejagung bisa menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacaknya.
“Penanganan kasus ini harus terus berprogres. Langkah percepatan pemeriksaan diperlukan untuk mencegah hoax yang bisa membanjiri ruang publik dan merugikan yang tidak tahu apa-apa, tetapi disebut-sebut tanpa dasar hukum yang jelas. Kejagung harus fokus tidak hanya pada penetapan tersangka, tetapi juga mengungkap semua yang terlibat,” tegas Bamsoet di Jakarta, Senin 10 Maret 2025.
Ia mengingatkan, publik meyakini dana hasil korupsi yang mencapai hampir tidak mungkin hanya disimpan di rekening bank milik tujuh tersangka. Publik juga yakin dana tersebut tidak hanya dinikmati ketujuh tersangka tersebut. Apalagi, profil para tersangka terkesan sebagai pekerja profesional biasa yang tidak memiliki afiliasi politik.
“Boleh jadi, mereka ingin menumpuk kekayaan dengan memanipulasi atau mengoplos bensin sebagai produk bahan bakar minyak. Namun, skala manipulasi dan rentang waktu yang mencapai lima tahun menjadi mengindikasi mereka tidak bekerja sendiri. Pelacakan aliran dana akan mengungkap siapa saja yang diuntungkan dari kasus ini,” ujarnya.
Dia menilai, penanganan kasus korupsi di tiga anak usaha Pertamina itu merupakan ujian berat bagi Kejagung dalam memberantas korupsi skala besar. Masyarakat harus terus memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk upaya pemulihan aset negara yang hilang.
“Masyarakat sangat berharap Kejagung bisa menuntaskan kasus ini dengan transparan. Kepercayaan publik terhadap institusi hukum harus dijaga dengan memastikan semua pihak yang terlibat mendapat hukuman yang setimpal,” demikian Bamsoet.
Editor : Budi Setiawan
