Surabaya, MCI News - Aspirasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Aksi) Provinsi Jawa Timur, menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Memahami Gagasan Pendirian Koperasi Desa Merah Putih' di Aula Balai Wartawan PWI Jawa Timur di Surabaya, Senin 24 Maret 2025.
Kegiatan itu kerja bareng dengan Toko Ladang dan APBJ Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) yang merupakan aplikasi belanja daring milik Pemerintah Provinsi Jatim.
FGD yang membahas khusus soal Koperasi Merah Putih itu dihadiri Kepala DPMD Provisi Jawa Timur Budi Sarwoto, Perwakilan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur Aisyah Aminy, Perwakilan Polda Jatim Kompol Khoirul Anam, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Koesbiantoro, dan 70 Perwakilan Kades seluruh Jatim.
Kepala DPMD Provinsi Jatim Budi Sarwoto menyampaikan pesan Gubernur Provinsi Jatim Khofifah Indar Parawansa yang mendukung penuh program pendirian Koperasi Desa Merah Putih.
"Gubernur berhalangan hadir, karena ada kegiatan yang bersamaan. Ada pesan dari beliau, bahwa beliau memberikan dukungan atas pendirian koperasi Desa Merah Putih," ujar Budi Sarwoto saat membuka FGD tersebut.
Wakil Ketua Umum DPP Aksi Ahmad Syarifuddin yang hadir secara khusus menyambut gembira atas terselenggaranya FGD itu.
"Ini baru pertamakali se Indonesia, Aksi Jatim bisa menggelar FGD untuk membahas Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Syaifuddin mengungkap sejarah di balik pendirian koperasi, yang tokohnya adalah RM Margono. "Beliau adalah kakek dari Presiden RI Prabowo Subianto, yang lahir Kabupaten Banyumas."
Ketua Aksi Provinsi Jatim Fuad Ari Sulistyo menegaskan, FGD digelar dalam rangka menyamakan presepsi, antara kepala desa dengan semua stakeholder dalam rangka mendukung pendirian Koperasi Desa Merah Putih.
"Gagasan pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini, merupakan gagasan yang niscaya kami dukung, agar dapat menjadi lembaga ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.
Kepala Desa asal Ngawi itu mengakui, masih ada perbedaan pemahaman tentang rencana pendirian Koperasi Desa Merah Putih itu. Ada yang beranggapan tumpang tindih dengan keberadaan BUMDes, penggunaan anggaran Dana Desa yang masih dipertanyakan, maupun beberapa permasalahan lainnya. "Namun, kami menyakini, pemerintah punya keinginan yang baik untuk memberdayakan rakyatnya."
Wakil Ketua PWI Jatim Mahmud Suhermono, dalam sambutannya juga memberikan dukungan atas digelarnya FGD itu.
"Kami turut mendukung atas digelarnya FGD ini, terlebih bisa dilaksanakan di aula PWI, tempatnya para wartawan," ujarnya.
Mahmud berpesan, agar dalam menjalankan pemerintahan desa, para kepala desa mulai menyadari pentingnya digitalisasi. "Dalam konteks ini, kami hanya dapat berperan dalam bidang publikasi."
Waketum Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Jatim Deny P memberikan catatan atas dukungannya pada pendirian Koperasi Desa Merah Putih.
"Kami memang sudah menegaskan dukungan, tetapi tetap dengan catatan tentang pendanaan Kopdes Merah Putih, serta kejelasan petunjuk pelaksaan dan juknisnya," ujarnya.
Deny juga berharap FGD seharusnya terus digelar agar mampu mencari jalan keluar terbaik atas isu yang berkembang mengiringi program Koperasi Merah Putih.
Kepala Desa Japan, Kecamatan Babatan, Kab. Ponorogo, Muhammad Taufan, juga menyatakan dukungannya, tetapi tidak sepakat jika Koperasi Desa Merah Putih berfungsi layaknya koperasi simpan pinjam.
"Namun harus dilakukan penguatan regulasinya. Sebaiknya, koperasi bertransformasi dari Gapoktan, untuk mengurusi pertanian, terutama ngurusi pupuk," ujarnya.
Berbeda dengan Priyanto, Kades asal Madiun, mengusulkan agar Koperasi Desa Merah Putih menjadi satu bagian dari BUMDes. "Karena keberadaan BUMDes sudah klop dengan pemerintahan desa, sehingga koperasi bisa menjadi bagian dari BUMDes," ujarnya.
Menurut Sekretaris DPD Aksi Provinsi Jatim Eko Mulyadi, pada dasarnya semua sepakat berdirinya Koperasi Desa Merah Putih.
"Meski dinamikanya berkembang, diantaranya butuh penguatan regulasi, kejelasan juklak juknis, kejelasan permodalan, serta jangan terjadi tumpang tindih dengan lembaga lainnya," jelasnya.
Hasil pembahasan FGD itu, kata Eko selanjutnya akan dikaji untuk disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Desa serta stakeholder terkait lainnya.
"Kami berharap, hasil diskusi dalam FGD, akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat," tutupnya.
Editor : Budi Setiawan
