Jawa Timur, MCI News - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengalami penurunan hingga Rp 4,5 triliun setelah diberlakukannya opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Hartono, memastikan PAD dari kendaraan bermotor tidak mengalami penurunan jumlah lagi meskipun hitungan awal defisit 4,2 persen.
"Nah, meskipun sektor kendaraan bermotor ini turun tapi tetap ini mendapat porsinya paling besar masih ya. Masih paling besar PRD Jawa Timur dari kendaraan bermotor. Kita dorong jangan sampai yang terbesar ini juga ikut merosot," jelas Hartono kepada wartawan MCI, Gedung DPRD Jatim, Rabu 7 Mei 2025.
Guna melakukan antisipasi penurunan PAD, Komisi C DPRD Jatim akan berkoordinasi kembali dengan Badan Pendapatan Daerah setempat untuk memastikan pemenuhan target.
Selain itu, Hartono mengatakan, BUMD di sektor perbankan seperti Bank Jatim yang saat ini masih dalam evaluasi, BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang saat ini sudah berubah menjadi bank umum
"Bank BPR yang dulunya Bank Perkreditan menjadi Bank Perekonomian, akan jadi Bank Umum sekarang. Sudah konvensional. Ya, sudah menjadi Bank Umum. Karena itu kita harapkan nanti Bank BPR dengan ruang lingkupnya yang semakin luas, bisa menghasilkan PAD yang lebih besar, " jelasnya.
BUMD lainnya seperti Petrogas, PWU, JGU, dan sebagainya juga diharapkan bisa menghasilkan PAD lebih besar daripada yang sebelumnya. Komisi C juga akan lebih sering turun ke lapangan guna mengidentifikasi permasalahan yang ada.
Menurut Hartono, permasalahan BUMD di Jawa Timur adalah pengelolaannya yang belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Komisi C akan melakukan pengawasan terhadap proses rekrutmen.
"Kita harapkan siapapun nanti yang ditunjuk oleh ekskutif untuk menduduki posisi direktur, direktur, maupun jajaran komisaris, itu orang-orang yang punya kompetensi untuk menjalankan unit usaha tersebut, " harapnya.
"Antara mereka yang duduk sebagai pengelola BUMD dengan kami di Komisi C. Sehingga ketika dalam proses perjalanan itu, apakah nanti mereka bisa memenuhi target yang kita bebankan atau tidak, " tambahnya.
Hartono juga yakin, DPRD Jatim bisa menjadi jembatan agar antar BUMD dan sektor lainnya bisa menjalin kerjasama. Dengan kata lain, pihak BUMD melihat DPRD sebagai Mitra yang bisa menerapkan transparansi.
Untuk informasi tambahan, Komisi C DPRD Jatim bersedia memberi support dengan catatan bisnis yang dilakukan tiap pihak khususnya bagi BUMD bisa diperjelas roadmapnya.
"Kalau masalah kekurangan modal, aset yang sudah tua dan sebagainya, itu nomor dua. Kami pun tidak akan menolak ketika mereka mengajukan anggaran kalau rancangan bisnisnya itu oke dan masuk akal," tutup Hartono.
Editor : Yama Yasmina
