Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta Badan Pusat Statistik Kota Surabaya mengesampingkan ego sektoral, agar Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan data yang akurat untuk menanggulangi dan mencegah sejumlah persoalan yang ada di masyarakat.
Hal ini disampaikan Fathoni menyusul adanya keluhan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengenai data BPS yang kurang komprehensif. Sehingga, Pemkot Surabaya sampai saat ini kesulitan mengeksekusi program atau instruksi baik dari pusat maupun provinsi.
Seperti diketahui, pada Munas APEKSI VII di Surabaya lalu, Eri menyayangkan BPS yang terkesan mengabaikan permintaannya mengenai data yang lebih detail, salah satunya data warga Surabaya dalam kategori tertentu secara by name dan by addres.
“Sebetulnya, problem pemerintahan kita saat ini masih ada ego sektoral antar institusi pemerintahan, salah satunya data BPS yang tidak pernah diberikan secara gamblang kepada pemerintahan daerah,” keluh Fathoni.
Padahal, menurut politikus partai Golkar ini, data BPS merupakan data primer bagi kepala daerah untuk melaksanakan baik apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat dan provinsi, maupun untuk melakukan inovasi yang dilakukan oleh kepala daerah melalui Pembangunan jangka menengah daerah.
Ia menilai, selama ini silang data primer seperti ini kerap terjadi. Ia mencontohkan, pemerintah mengambil rujukan dengan data utamanya dari BPS untuk melakukan penanganan stunting. Tapi kalau kemudian data itu tidak diberikan secara komprehensif pada pemkot, ia yakin hasil akhirnya pasti akan terjadi perbedaan.
“Pemkot mengaku penanganan stunting seperti ini, tapi BPS menyimpulkan hal yang lain. Saya berharap, apa yang disampaikan oleh Wali Kota Surabaya selaku Ketua Umum APEKSI, artinya itu mewakili apa yang menjadi beban psikologis wali kota seluruh Indonesia,” sebut Fathoni.
Karena itu, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kali ini, ia berharap BPS lebih terbuka kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia tentang data hasil penelitian statistiknya, sehingga sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk sebagai rujukan pembangunan jangka menengah.
“Sehingga pembangunan yang dilakukan itu tepat sasaran dan tepat guna,” tutur mantan wartawan ini.
Tak Salahkan BPS
Kendati begitu, Fathoni menolak menyebut data BPS yang kurang komprehensif ini sebagai biang atau pemicu persoalan penanganan masalah di masyarakat tidak berjalan optimal.
“Saya piker ini hanya soal koordinasi yang perlu ditingkatkan saja, karena sebenarnya ada banyak hambatan yang terjadi dalam pengelolaan pemerintah daerah, tidak hanya data BPS yang tidak dibagikan secara terbuka kepada pemerintah daerah,” papar Fathoni.
Politikus berusia 41 tahun ini mencontohkan penanganan orang asing yang terbukti masih ada data-data yang tidak bisa diberikan oleh Dinas Imigrasi, kendati sudah diminta oleh Dinas Kependudukan mengenai berapa jumlah orang asing yang ada di Surabaya, berapa orang asing yang menggunakan visa on arrival, berapa yang menggunakan visa kerja. Itu sering kali masih ada hambatan.
“Saya berharap di masa pemerintahan baru ini, institusi yang ada di dalam pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota lebih peduli, lebih terbuka karena tujuan kita ini sama. Sama-sama mengabdi pada bangsa dan negara untuk melaksanakan tujuan kita bernegara, yakni menyejahterahkan Masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Editor : Fahrizal Arnas
