Surabaya, MCI News - Gubernur Khofifah mengimbau Perangkat Daerah di wilayah Pemprov Jatim untuk mengoptimalkan program yang berdampak pada kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat. Ia menyampaikan imbauan tersebut dalam Rapat Pleno di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/5/2025) malam.
"Saya mohon perspektif kita dalam membuat program-program di semua sektor, semua bisa berdampak, terutama berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan di desa," ujar Khofifah.
"Kita bukan bekerja demi IKU (Indikator Kinerja Umum). Saya tegaskan kita itu bekerja untuk memakmurkan dan mencerdaskan masyarakat serta pemerataan kesejahteraannya. Dan yang menjadi ukurannya antara lain indeks gini ratio dan indeks Theil. Pastikan pemerataan kesejahteraan bisa kita maksimalkan," tegasnya.
Dalam menuntaskan kemiskinan di desa, Dalam upaya mengatasi kemiskinan di pedesaan, Khofifah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Mantan Menteri Sosial (Mensos) itu mencontohkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani tebu sebagai bentuk sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Koordinator Perekonomian, PT SGN, perbankan termasuk Bank Jatim, serta Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Jawa Timur.
Selain itu, Khofifah juga menekankan bahwa pengembangan pertanian dan desa wisata di Jawa Timur tidak akan efektif jika akses jalan desa masih buruk. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk PU Bina Marga, untuk memperbaiki infrastruktur jalan desa.
Hal serupa juga berlaku dalam penanganan stunting, di mana Dinas Kesehatan kota/kabupaten perlu berkoordinasi erat dengan PKK dan posyandu. Meskipun capaian penurunan stunting sudah baik, Khofifah mendorong upaya lebih lanjut untuk menurunkannya secara lebih signifikan.
"Kalau sinergi antara seluruh dinas, seluruh biro, seluruh UPT itu menyatu, saya kira ikhtiar kita dalam menyejahterakan masyarakat desa akan tercapai. Sehingga tidak ada lagi disparitas antara kota dan desa," ujarnya.
Khofifah meminta Perangkat Daerah untuk menyelaraskan program dengan prioritas pemerintah pusat, terutama yang berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi desa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), dan Koperasi Desa Merah Putih perlu dipercepat.
Hingga 21 Mei 2025, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih mencapai 5.597 dari target 8.501. Program MBG didukung 79 Satuan Pelayanan Pusat Gizi yang melayani 240.277 siswa, sementara 12 lokasi SR tahap 1 telah dibangun dan 3 lokasi tambahan diusulkan.
"Saya minta kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk percepat pelaksanaan program strategis nasional yang berdampak langsung ke rakyat," jelasnya.
"Koperasi Merah Putih wujud nyata untuk memajukan desa, sementara MBG relevan atasi stunting dan gizi buruk anak-anak desa, dan Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pendidikan inklusif bagi masyarakat," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut juga dibahas terkait realisasi anggaran APBD 2025. Hingga 21 Mei 2025, realisasi pendapatan mencapai 35,05 persen atau sekitar Rp 9,9 triliun. Jumlah ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 6,349 triliun (37,86%), pendapatan transfer Rp 3,547 triliun (30,58%) dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp 5,256 triliun (18,81%).
Sementara dari sisi belanja, realisasi berada di angka 22,86 persen atau sekitar Rp 6,87 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja operasi Rp 5,22 triliun (23,49%), belanja modal Rp90 miliar (3,6%), belanja tidak terduga Rp 27,6 miliar (8,04%), dan belanja transfer Rp 1,51 triliun (30,84%).
Editor : Yama Yasmina
