SURABAYA, MCI News — Pemerintah Provinsi Jawa Timur memasuki Tahun Fiskal 2026 dengan tekanan fiskal yang tidak ringan. Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya memangkas dana transfer ke daerah hampir 20 persen, membuat ruang fiskal provinsi menyempit.
Dalam Rapat Paripurna bersama DPRD Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan Summary Jawaban Eksekutif RAPBD 2026 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap menjaga laju pembangunan meski harus berhemat akibat pemangkasan transfer daerah sebesar Rp 2.177.292.392.000 (dua triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau berkurang 19,8 persen untuk Provinsi Jawa Timur.
“Raperda APBD 2026 disusun secara optimal sesuai kapasitas fiskal yang tersedia,” ujar Emil Dardak dalam pidatonya di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (13/10/2025).
Ia memastikan pemangkasan transfer pusat tidak akan menggoyahkan komitmen terhadap pelayanan publik.
RAPBD 2026 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp 28,26 triliun, turun sekitar Rp 2,17 triliun akibat pengurangan transfer pusat. Pemerintah daerah merespons dengan memperkuat kemandirian fiskal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp 17,24 triliun akan digarap lebih serius melalui intensifikasi pajak kendaraan dan mineral bukan logam, digitalisasi pembayaran pajak lewat QRIS dan marketplace, serta sinergi pemungutan pajak dengan pemerintah kabupaten/kota.
Emil Dardak menyebut strategi ini menjadi fondasi baru agar provinsi tidak lagi terlalu bergantung pada dana pusat.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 29,26 triliun, dengan defisit sekitar Rp994 miliar. Pemerintah memastikan tidak akan menutup defisit dengan utang baru. Efisiensi menjadi kata kunci.
“Kami menjaga agar program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan,” ujar Emil Dardak.
Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tetap dipertahankan sebagai prioritas utama, diikuti pembangunan infrastruktur publik yang harus memenuhi porsi minimal 40 persen dari total anggaran.
Sektor pendidikan mendapat alokasi terbesar sekitar 35,6 persen dari total APBD, untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu SMA dan SMK, termasuk pengembangan program Millennial Incubation for Entrepreneurship and Innovation (MILEA).
Di bidang kesehatan, pemerintah menyiapkan penguatan layanan unggulan rumah sakit dan percepatan penurunan stunting melalui program Jatim World Class Hospital. Adapun infrastruktur difokuskan pada pemeliharaan jalan sepanjang 1.666 kilometer dan pengembangan transportasi publik Trans Jatim serta Trans Laut Jatim.
Di sisi sosial dan ekonomi rakyat, Emil mengatakan perluasan jaringan perlindungan seperti PKH Plus bagi lansia, ASPD bagi penyandang disabilitas, dan PUTRI JAWARA bagi perempuan kepala keluarga.
Sektor pertanian dan energi juga diperkuat lewat program Agro-Hub, mekanisasi pertanian, serta pembangunan PLTS atap dan penerangan jalan tenaga surya. Semua diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi lokal di tengah tekanan fiskal nasional.
Selain efisiensi belanja, Pemprov Jatim juga menempuh strategi non-konvensional dengan mengubah aset pasif menjadi sumber ekonomi produktif. Melalui aplikasi SIAP SEWA JATIM, pemerintah menawarkan aset-aset milik daerah kepada investor, bekerja sama dengan HIPMI, IWAPI, dan KADIN. Langkah ini diharapkan memperluas basis pendapatan daerah tanpa membebani pajak masyarakat.
Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi sinyal bahwa era ketergantungan fiskal daerah mulai berakhir.
Editor : Yasmin Fitrida Diat
