Surabaya, MCI News - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, menggelar Rapat Paripurna tentang tanggapan Fraksi di DPRD, tentang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Rapat Paripurna digelar di gedung utama lantai 3 DPRD Kota Surabaya, Jalan Yos Sudarso No 18-22 Embong kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya Jawa Timur, Selasa, (17/6/2025).
Baca juga: Komisi B DPRD Kota Surabaya Puas dengan Kinerja UPD
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai dan dihadiri oleh Walikota Surabaya Eri Cahyadi, pejabat struktural pemerintah kota, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta 39 anggota dewan.
Walikota Eri Cahyadi dalam kesempatan tersebut, menanggapi secara rinci seluruh pandangan dan pertanyaan dari masing-masing fraksi. Ia menyampaikan apresiasi atas sejumlah dukungan dan catatan konstruktif yang diberikan DPRD, terutama terkait pencapaian pertumbuhan ekonomi, efisiensi anggaran, serta pengelolaan pendapatan daerah.
“Menanggapi masukan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, saya menyatakan terima kasih atas apresiasi terhadap realisasi anggaran belanja serta sistem pelayanan PBB yang dinilai telah mengalami peningkatan. Ia juga menjelaskan bahwa pengurangan PBB bagi warga berpenghasilan rendah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2024, dengan ketentuan diskon sebesar 35 persen bagi warga miskin," demikian pemaparan Eri Cahyadi.
Sementara itu, menanggapi saran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eri Cahyadi sepakat bahwa pemerintah kota perlu terus menggenjot pendapatan dari sektor pajak dan retribusi parkir. Ia juga menjelaskan bahwa untuk meningkatkan okupansi hotel, telah dilakukan berbagai strategi promosi, peluncuran event kota, serta pengembangan paket wisata city tour.
Menanggapi sorotan serapan anggaran belanja modal yang belum optimal dari Fraksi Golkar, walikota mengungkap ada hambatan utama. “Hambatan serapan anggaran berasal dari kendala administrasi dengan pihak penyedia dan upaya efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Kota terus berupaya memperbaiki tata kelola pengadaan agar serapan anggaran dapat ditingkatkan”, sambung Eri Cahyadi.
Baca juga: Wali Kota Surabaya Berangkatkan 1.554 Kontingen ke Porprov Jatim IX 2025, Target 200 Emas
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia menyoroti isu penumpukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, serta perlunya penguatan transportasi umum.
Dalam hal ini, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol telah dilakukan bersama aparat penegak hukum dan melibatkan sosialisasi serta penindakan atas pelanggaran.
“Pemerintah kota menjadikan prinsip efisiensi dan efektifitas sebagai fondasi dalam setiap kebijakan anggaran. Serta pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya," tandas walikota menanggapi masukan dari Fraksi Demokrat.
Baca juga: 46 Minimarket Disegel Tak Punya Tukang Parkir Resmi
Fraksi Gerindra juga menyampaikan keprihatinan atas rendahnya realisasi pendapatan daerah serta permasalahan pendapatan yang belum tertagih. Eri Cahyadi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya, mulai dari verifikasi lapangan hingga penagihan langsung untuk mengatasi tunggakan pajak. Ia juga menjelaskan bahwa serapan anggaran hibah telah mencapai lebih dari 97 persen, yakni sebesar Rp 432,6 miliar dari total alokasi Rp 444,1 miliar.
Dalam tanggapan penutupnya, Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi dari seluruh anggota dewan dan undangan yang hadir. Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif merupakan kunci keberhasilan pembangunan Kota Surabaya ke depan.
Rapat Paripurna kali ini mencerminkan dinamika dan semangat sinergi antara eksekutif dan legislatif di Kota Surabaya. Tanggapan walikota atas pandangan fraksi-fraksi menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam menjalankan roda pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan mengedepankan dialog terbuka dan solusi konkret, harapan akan tata kelola anggaran yang lebih efisien, partisipatif, dan berpihak kepada masyarakat dapat semakin terwujud di tahun-tahun mendatang.
Editor : Yasmin Fitrida Diat