Jakarta, MCI News - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah di seluruh Indonesia.
"Seluruh pihak terkait diminta memastikan tidak ada kendala yang menghambat jalannya proses tersebut," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat memimpin rapat virtual kesiapan pilkada bagi daerah yang melaksanakan PSU pilkada, Kamis 3 April 2025.
Wamendagri dalam keterangannya di Jakarta menyebut, pelaksanaan PSU sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan setiap tahapan demokrasi berjalan baik, transparan, dan memenuhi asas keadilan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan.
Dalam rapat virtual itu, Ribka didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Akmal Malik, Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Bahtiar.
Rapat juga diikuti Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Maluku Utara, perwakilan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan unsur keamanan yang berperan serta dalam proses PSU.
Rapat virtual itu untuk mendapat gambaran menyeluruh mengenai kesiapan dan persiapan daerah peserta PSU yang akan digelar pada 5 dan 9 April 2025. Juga menjadi forum koordinasi untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Ribka mengapresiasi seluruh pihak yang tetap menjalankan tugas negara, termasuk dalam menyiapkan pelaksanaan PSU, meskipun masih dalam suasana Hari Raya Idulfitri. "Walaupun masih dalam situasi lebaran, kita masih bisa melaksanakan tugas negara yang penting dalam rangka pelaksanaan PSU untuk lima kabupaten dan satu kota."
Ia meminta pelaksanaan PSU harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menjalankan proses pemilihan di masa mendatang.
"PSU harus berjalan lancar, tanpa adanya temuan-temuan yang sebenarnya tidak penting. Sangat diharapkan agar kejadian serupa tidak terulang lagi, karena masyarakat harus segera dilayani pemimpin yang dipilih," tegas Ribka.
Kemendagri telah berkoordinasi dengan berbagai kalangan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri, dan TNI, untuk menciptakan suasana kondusif selama PSU berlangsung.
PSU Pilkada pada 5 April 2025 akan digelar di lima kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Buru, Kab. Banggai, Kab. Pulau Taliabu, Kab. Bungo, serta Kota Sabang.
Sementara PSU di Kab. Kepulauan Talaud diundur ke 9 April 2025, karena pada 5 April 2025 hari Sabtu, hari peribadatan umat Kristen Advent yang mayoritas mendiami wilayah sekitar TPS setempat.
Editor : Budi Setiawan
