Surabaya, MCI News – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan komitmen kuat dalam percepatan penurunan stunting. Salah satu wujudnya adalah melalui Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Kabupaten/Kota Tahun 2025. Agenda ini digelar selama dua hari, Selasa sampai Rabu (10–11/6/2025) di Harris Hotel & Conventions Surabaya.
Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan apresiasi atas kerja kolaboratif seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Jatim.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Jawa Timur pada tahun 2024 tercatat sebesar 14,7 persen turun signifikan dari 17,7 turun pada 2023. Capaian ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan angka stunting terendah kedua secara nasional.
“Ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi kita bersama. Namun perjalanan belum selesai. Justru sekarang kita perlu menjaga momentum ini dan memastikan setiap intervensi berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Adhy.
Ia menegaskan, stunting bukan sekadar isu kesehatan, melainkan persoalan strategis yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Stunting dapat memengaruhi tumbuh kembang anak, kemampuan belajar, hingga produktivitas saat dewasa. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi melalui Aksi Konvergensi Penurunan Stunting yang melibatkan lintas sektor dan multipihak.
“Penurunan stunting tidak bisa ditangani oleh satu lembaga atau instansi saja. Ini adalah kerja kolektif yang membutuhkan keterlibatan semua unsur: dari pemerintah pusat hingga desa, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh agama dan masyarakat,” tegasnya.
Adhy juga menyoroti pentingnya optimalisasi dana desa untuk mendukung intervensi gizi, sanitasi, edukasi kesehatan, serta pendampingan keluarga berisiko stunting. Ia mendorong agar program-program desa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berbasis data.
Lebih lanjut, Adhy menggarisbawahi bahwa berakhirnya masa berlaku Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pada tahun 2024 menjadi momen reflektif bagi pemerintah daerah. Evaluasi strategi dan perumusan langkah keberlanjutan menjadi krusial agar isu stunting tetap menjadi prioritas pembangunan.
Penilaian kinerja PPPS ini mencerminkan keseriusan daerah dalam mengatasi stunting, dengan menilai berbagai aspek penting seperti pengelolaan intervensi gizi terintegrasi, efektivitas operasional TPPS di daerah, keterlibatan mitra pembangunan, serta inovasi lokal yang mendukung pendekatan percepatan penurunan stunting.
Proses penilaian ini sendiri dilakukan oleh panelis dari berbagai institusi dan bidang keahlian yang relevan, mulai dari lembaga internasional, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, hingga perangkat pemerintah provinsi. Para panelis tersebut antara lain berasal dari UNICEF Provinsi Jawa Timur; LPPM STIE Indocakti Malang; Universitas Airlangga (UNAIR); Universitas Wijaya Putra; Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA); dan Universitas Islam Raden Rahmat Kepanjen Malang.
Selain itu, penilaian juga melibatkan organisasi masyarakat seperti Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur, serta Forum Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Timur dan TP-PKK Provinsi Jawa Timur.
Dari unsur pemerintah, hadir pula panelis dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (P3AK), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Kehadiran para panelis lintas sektor ini menunjukkan keseriusan dan semangat kolaboratif dalam melakukan evaluasi yang objektif, menyeluruh, serta mendorong inovasi dalam pelaksanaan program penurunan stunting di tingkat daerah.
Adhy berharap kegiatan ini tak sekadar menjadi ajang evaluasi, tetapi juga forum berbagi praktik baik, pertukaran gagasan, dan penguatan jejaring kolaborasi antar daerah.
“Kita tidak hanya ingin melihat angka turun. Lebih dari itu, kita ingin memastikan bahwa anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang sehat, bergizi, dan mendukung tumbuh kembang optimal mereka. Inilah investasi terbaik menuju generasi emas Indonesia 2045,” pungkasnya.
Acara turut dihadiri jajaran kepala daerah, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), mitra pembangunan, serta para pemangku kepentingan dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur yang hadir baik secara luring maupun daring.
Editor : Yasmin Fitrida Diat
