Surabaya, MCI News – Komisi D DPRD Kota Surabaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah guna memastikan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berjalan lancar dan sesuai aturan. Sidak dilakukan pada hari kedua MPLS, Selasa (15/7/2025), menyasar tiga sekolah di Kota Surabaya, yakni SMP Negeri 1, SMP Negeri 6, dan SMP Swasta GIKI 1 di Jalan Jawa.
Anggota Komisi D, Johari Mustawan menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan MPLS yang berlangsung tertib dan penuh semangat. Ia juga menyampaikan selamat kepada seluruh siswa baru yang mengawali tahun ajaran baru 2025/2026. Bagi Johari, hari pertama sekolah adalah momentum yang sangat istimewa bagi seluruh peserta didik.
“Hari pertama sekolah adalah momen yang paling dinanti siswa-siswi. Selamat kepada yang naik kelas dan selamat juga bagi yang memulai langkah baru di sekolah baru. Semoga menjadi awal yang menyenangkan dan penuh semangat,” tuturnya.
Politisi dari Fraksi PKS tersebut juga menekankan pentingnya menjaga semangat belajar di sepanjang tahun ajaran. Ia mengingatkan bahwa pendidikan adalah pilar utama untuk membangun masa depan yang cerah, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun bangsa.
“Teruslah belajar dengan sungguh-sungguh, tetap semangat, dan raihlah prestasi terbaikmu. Pendidikan adalah bekal dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan dan bangsa kita tercinta,” tambah Johari.
Sementara itu, anggota Komisi D lainnya, dr. Michael Leksodimulyo, turut menyoroti perbaikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Surabaya. Ia merasa lega karena banyak siswa, termasuk yang tinggal di kawasan rumah susun (rusun), bisa kembali mendapatkan hak pendidikan yang layak, meski sebelumnya sempat mengalami kesulitan akibat kendala administrasi domisili.
“Banyaknya siswa baru yang sulit untuk masuk sekolah, terutama lewat jalur domisili, akhirnya dapat bersekolah kembali,” jelasnya.
Menurutnya, anak-anak yang tinggal di rusun seringkali terkendala data kependudukan, terutama ketika alamat KTP tidak sesuai dengan domisili sebenarnya. Namun melalui berbagai upaya, mereka akhirnya bisa melanjutkan pendidikan di sekolah terdekat.
“Ini sangat melegakan, termasuk juga bagi anak-anak berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun olahraga. Mereka akhirnya bisa menempuh pendidikan sesuai harapan dan kemampuan mereka,” sambung dr. Michael.
Ke depan, dr. Michael mengusulkan perlunya penerapan seleksi berbasis tes untuk PPDB agar kualitas siswa lebih merata, sekaligus memprioritaskan anak-anak bersekolah di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, sekolah dekat domisili memberikan banyak manfaat.
“Kalau sekolah dekat rumah, anak-anak bisa jalan kaki tanpa harus diantar kendaraan bermotor. Ini membantu mengurangi polusi udara dan membuat anak-anak lebih sehat. Bahkan, mereka bisa berinteraksi lebih akrab dengan teman-teman sekampung saat berangkat dan pulang sekolah,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, juga mengapresiasi pelaksanaan MPLS di tiga sekolah yang dikunjungi. Ia memastikan tidak ditemukan adanya perpeloncoan ataupun praktik perundungan. Bahkan, Komisi D mendapati pelibatan siswa senior sebagai fasilitator berlangsung secara positif, sesuai dengan prinsip sekolah ramah anak.
“Kegiatan MPLS di semua sekolah yang kami kunjungi berjalan sesuai harapan. Tidak ada kekerasan atau tindakan yang mengarah pada bullying. Ini selaras dengan komitmen Surabaya sebagai kota layak anak,” ujar Ajeng.
Lebih jauh, Ajeng menekankan pentingnya pengembangan kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa. Ia mengungkapkan bahwa di SMP Negeri 6 sudah diperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler seperti tari, basket, dan bahasa asing.
“Pengembangan ekstrakurikuler adalah bagian penting dari pendidikan karakter. Ini menumbuhkan kreativitas, kerja sama, dan kepercayaan diri siswa,” tegasnya.
Ajeng juga menyoroti pentingnya literasi digital bagi siswa baru, terutama di tengah maraknya arus informasi di media sosial. Ia berharap sekolah bisa membekali siswa dengan kemampuan menyaring informasi serta menjaga kesehatan mental mereka.
“Kami juga menemukan masalah klasik soal praktik cabut berkas setelah PPDB ditutup. Ini harus ditindak tegas karena merusak sistem PPDB yang sudah transparan,” tambahnya.
Mengakhiri sidak tersebut, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus mengawal proses pendidikan di Surabaya. Ia menegaskan tidak akan ada toleransi bagi sekolah yang melanggar aturan penerimaan siswa baru. Komisi D juga akan memastikan tidak ada satu pun anak di Surabaya yang kehilangan hak pendidikan.
“Kami ingin memastikan seluruh anak Surabaya mendapatkan hak pendidikan secara adil dan setara. Semua anak berhak merasakan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas, tanpa diskriminasi. Pendidikan bukan hanya soal masuk sekolah, tetapi juga bagaimana anak-anak tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berkarakter,” tutup Akmarawita.
Dengan komitmen kuat dari Komisi D DPRD Surabaya, pelaksanaan MPLS dan sistem PPDB di Surabaya diharapkan berjalan semakin baik. Tidak hanya memastikan sekolah bebas perundungan, namun juga menciptakan iklim pendidikan yang sehat dan bermutu bagi seluruh anak Surabaya.
Editor : Yasmin Fitrida Diat
