Badung, MCI News - Berita penertiban hingga pembongkaran bangunan ilegal yang berdiri di atas tanah negara, masih hangat diperbincangkan, khususnya di kawasan Pantai Bingin, Pecatu, Kabupaten Badung (21/7/2025).
Atas hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung mengusulkan, bangunan ilegal di kawasan Pantai Bingin agar tidak dibongkar karena juga perlu diperhatikan warga yang bekerja di tempat tersebut.
"Itu usulan dari teman-teman DPRD Kabupaten Badung. Karena di Badung ini kan kita lagi merencanakan terkait kebijakan pajak disinsentif," tutur Anggota Fraksi PDIP, I Gusti Lanang Tumbara kepada wartawan usai rapat dengan Sekda Badung, Rabu (23/7/2025).
Dalam hal ini, pajak disinsentif merupakan strategi untuk mengurangi atau mencegah kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Berbeda dengan insentif yang mendorong kegiatan positif, disinsentif pajak bertujuan untuk menghambat kegiatan yang tidak diinginkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi atau bentuk lain dari kebijakan fiskal.
Dalam konteks penataan ruang, pajak disinsentif memiliki peran penting dalam:
- Mencegah kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- Membatasi pembangunan di daerah yang seharusnya dilindungi
- Mengatur penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya
Dengan demikian, pajak disinsentif dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan tata ruang yang lebih baik dan berkelanjutan.
Hal tersebut diusulkan karena untuk meningkatkan PAD dari Pemkab Badung serta memperhatikan nasib masyarakat yang sudah bekerja di tempat tersebut.
"Tapi itu kalau kita habisi semua, itu merupakan bagian kerugian juga bagi Kabupaten Badung. Karena disana ada sektor pajak, ada juga sektor manusianya disana. Tenaga kerja, tenaga kerja itu kan harus kita lindungi juga. Itu kan masyarakat di Badung," jelas Gusti Lanang Tumbara.
Terkait permasalahan di Pantai Bingin, Gusti Lanang Tumbara menegaskan, usulan tersebut dari rekannya. Ia mengatakan, masalah pantai Bingin karena tidak ada kontrak kerja antar pemerintah dan pengelola.
"Mungkin ya dengan oknum yang ada disana. Ya secara diam-diam," ujarnya.
Usulan tersebut berbeda dengan pendapat Sekda Badung Surya Suamba yang mengatakan akan melakukan penghijauan.
Editor : Yasmin Fitrida Diat
